Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyepakati sejumlah komponen penghasilan yang wajib dizakati. Kesepakatan itu diambil melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
"Komponen penghasilan yang dikenakan zakat mencakup setiap pendapatan ibarat gaji, honorarium, upah, jasa, dan lainnya yang diperoleh secara halal," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh melalu keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta, Minggu malam (10/6), dikutip Antara.
Penetapan tersebut juga berlaku pada penghasilan yang diperoleh secara rutin ibarat pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin ibarat dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
Dengan demikian, objek zakat bagi pejabat dan aparatur negara termasuk honor pokok, derma yang menempel pada honor pokok, derma kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap.
"Penghasilan yang wajib dizakati dalam zakat penghasilan yakni penghasilan kebersihan, sebagaimana yang diatur dalam anutan MUI Nomor 3 Tahun 2003," tutur Niam.
Sedangkan untuk penghasilan kebersihan yang dimaksud ialah penghasilan sesudah dikeluarkan kebutuhan pokok atau "al-haajah al-ashliyah".
Niam mengatakan, kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan diri ibarat sandang, pangan, papan, kebutuhan orang yang jadi tanggungannya ibarat kesehatan dan pendidikan.
Kebutuhan pokok pun diatur dengan menurut pada sesuai ketentuan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Sedangkan kebutuhan pokok sebagaimana yang tercantum pada pnorma dan sopan santunn di atas ialah Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ).
"Pemerintah sudah menetapkan besaran kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud di atas, yang jadi dasar dalam menetapkan apakah seseorang itu wajib zakat atau tidak," kata Niam. (antara)
Advertisement